Tugas Softskill

Nama    : Caesar Tegar Utama

NPM      : 21211566

Kelas     : 3eb22

Penalaran Deduktif

1.      Pengertian Penalaran

Penalaran adalah Proses berfikir dari indra pengamatan yang menghasilkan suatu hasil berupa pengertian. Sedangkan yang dimaksud dengan Penalaran Deduktif adalah suatu metode berfikir dimana seseorang menerapkan hal hal umum yang kemudian di dihubungkan dengan bagian khusus.

Penalaran Deduktifpertama kali di terapkan oleh Aristoteles, Thales, Pythagoras(600-300 SM).Penalaran Deduktif juga menerapkan prinsip umum untuk dalam mencapai suatu hasil yang spesifik. Penalaran secara deuktif memiliki 2 cara yang dapat dilakukan yaitu, Secara Langsung dan Tidak Langsung

·         Penarikan Kesimpulan Secara Langsung adalah kesimpulan yang ditarik melalui 1 premis.

Contoh : -Mammal adalah Mahluk yang Menyusui (premis)

               -Semua Mahluk yang Menyusui adalah Mammal (kesimpulan)

·         Penarikan Kesimpulan Secara Tidak Langsung adalah kesimpulan yang ditarik berdasarkan 2 premis,

Contoh : -Semua Murid Sekolah SMA wajib mengenakan Dasi(Premi 1)

               -Budi adalah murid Sekolah SMA (Premi 2)

               -Budi Wajib Mengenakan Dasi (Kesimpulan)

2.      Macam Macam Penalaran Deduktif

             I.            Silogisme

Silogisme adalah sebuah penarikan kesimpulan secara deduktif yang disusun dari 2 Pendapat yang diakhiri dengan kesimpulan.

Contoh: Semua yang Bernafas pasti akan Mati(Pendapat 1)

                    Kerbau adalah hewan yang bernafas (Pendapat 2)

                    Kerbau pasti akan Mati(Kesimpulan)

          II.            Entimen

Entimen adalah penalaran secara langsung dimana premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama sama diketahui.

Contoh: Fotosintesis memerlukan cahaya matahari

              Di malam hari tidak ada cahaya matahari

              Pada malam hari tidak ada fotosintesis

       III.            Silogisme Kategorial

Silogisme Kategorial adalah silogisme yang isinya disusun oleh klasifikasi premis dan kesimpulan yang kategoris

Contoh : Semua mahkluk hidup membutuhkan oksigen (premis umum)

               Manusia adalah mahluk hidup (premis minor)

               Manusia membutuhkan oksigen (premis kesimpulan)

       IV.            Salah Nalar

Salah Nalar adalah suatu gagasan atau pikiran seseorang yang keliru atau kesimpulan yang salah dalam proses berfikir. Hal ini terjadi dikarenakan seseorang tersebut memiliki gangguan emosional atau banyak pikiran yang menyebabkan konsentrasi dalam menalarkan suatu masalah terganggu.

Contoh : Rudi adalah anak yang rajin berlajar. Oleh sebab itu, Rudi adalah anak yang rajin belajar

Beberapa contoh salah nalar yang lainya adalah sebagai berikut.

            Deduksi yang salah

            Yaitu Simpulan dari suatu silogisme dimana premisnya tidak memenuhi persyaratan, contoh.

-          Jika kita banyak makan ikan, makan kita bias bernafas dilaut.

Penyebab yang salah nalar

            Yaitu kesalahan dalam menilai sesuatu yang mengakibatkan kesalah pahaman,

contoh.

-          Kita harus banyak banyak duduk di kantor agar cepat naik gaji.

The Alibi(Tugas Softskill)

Nama    : Caesar Tegar Utama

NPM      : 21211566

Kelas     : 3eb22

SANG ALIBI

Alih bahasa: Kathleen SW.

GM 402 01.304

Hak cipta terjemahan Indonesia :

PT Gramedia Pustka Utama

Jl. Palmerah Selatan 24-26

Jakarta 10270

Diterbitkan pertamakali oleh

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama,

Anggota IKAPI,

Jakarta, Maret 2001

Tebal Buku :

18cm 656 hlm

SANG ALIBI

Lahir dari keluarga Charleston yang terpandang, Hammond Cross bertekad menjadi jaksa wilayah berikutnya – tanpa mengorbankan integritasnya. Membongkar kasus pembunuhan sensasional terhadap tokoh real estate terkemuka, Lute Pettijohn, adalah tiket utamanya untuk mencapai cita cita itu. Namun ketika ia sibuk meraih impianya, orang yang dekat denganya diam diam menyusun rencana untuk menjatuhkanya…

                Steffi Mundell, kolega, mantan kekasih, dan sainganya; Rory Smilow, detektif bagian pembunuhan sekaligus musuh bebuyutanya; Davee Pettijohn yang licik dan cantik, janda Lute yang juga teman lama Hammond; dan tersangka utamanya, wanita misterius yang mengetahui satu-satunya rahasia yang bisa berakibat fatal terhadap karier Hammond.

                Untuk pertama kali dalam kariernya, Hammond membengkokan hokum dan aturan demi kepenigan si tersangka. Semua bukti mengarah kepada wanita itu, Namun sebaliknya wanita itu memiliki alibi yang sempurna-Hammond Cross sendiri. Benarkah wanita itu manipulator lihai yang telah menjebak Hammond? Ataukah ia hanya korban yang sama sekali tidak bersalah?

Penerbit

PT Gramedia Pustaka tama

Jl. Palmerah Selatan 24-26, Lt. 6

Jakarta 10270

http://www.gramedia.com

Ekonomi Koperasi

Konsep Aliran Koprasi dan Sejarah koprasi

v  Sejarah Koprasi

Kata koprasi bermula diambil dari kata asing yaitu Coperation  yang artinya Kerja Sama

Kata Coperation terdiri dari 2 kata, Co yang artinya “ Bersama” dan operation yang artinya “Bekerja”. Dari dua kata itulah muncul kata koperasi yang di artikan sebagai “Lembaga (institusi)yang tumbuh atas dasar solidaritas antar individu”. Koprasi sudah berkembang sejak awal mula sejarah manusia sampai awal Revolusi Industry pada akhir abad 18 sampai abad 19.

            Kemudian, pada akhir abad 18, Koperasi Modern didirikan dalam rangka membantu masalah masalah ekonomiyang timbul pada alwal revolusi industry.

Robert Owen (1771-1858) adalah pencetus pertama kali Gerakan Koperasi pada pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan ini dilanjutkan lebih jauh oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan took koperasi di Brington, inggris pada tanggal 1 mei 1828.

           

v  Konsep Aliran Koperasi

Menurut Munkner dari University of Marburg, Jerman, koperasi dibedakan atas dua konsep: konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Hal ini  dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa  pada dasarnya, perkembangan konsep-konsep yang ada berasal dari negara-negara barat dan negara-negara berpaham sosialis, sedangkan konsep yang berkembang di negara dunia ketiga merupakan perpaduan dari kedua konsep tersebut.

Konsep Koperasi Barat

Di sini dinyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Persamaan kepentingan tersebut bisa berasal dari perorangan atau kelompok. Kepentingan bersama suatu kelompok keluarga atau kelompok kerabat dapat diarahkan untuk membentuk atau masuk menjadi anggota koperasi.

Jika dinyatakan secara negatif, maka koperasi dalam pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai “organisasi bagi egoisme kelompok”. Namun demikian, unsur egoistik ini diimbangi dengan unsur positif sebagai berikut:

·         Keinginan individual dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antar sesama anggota, dengan saling menguntungkan.

·         Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama.

·         Hasil berupa surplus/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati.

·         Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi.

Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya adalah:

·         Promosi kegiatan ekonomi anggota.

·         Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan, dan kerja sama antar koperasi secara horizontal dan vertikal.

Dampak tidak langsung koperasi terhadap anggota hanya dapat dicapai, bila dampak langsungnya sudah diraih. Dampak koperasi secara tidak langsung adalah sebagai berikut:

·         Pengembangan sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.

·         Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil, misalnya inovasi teknik dan metode produksi.

·         Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

Konsep Koperasi Sosialis

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan secara sentral, maka koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh, berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik, serta merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Peran penting lain koperasi ialah sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk mencapai tujuan sosial politik. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis.

Menghindari Kenaikan BBM

Mentri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah menyiapkan dokumen  baru yang disebut sebagai one single document. Dokumen tersebut berisi dua hal yaitu penghematan energi dan peningkatan penerimaan negara baik pajak dan non pajak. “Apabila BBM tidak mengalami kenaikan, maka kita harus melakukan penghematan. Kita juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran lainnya” ujar Hatta dalam keterangan persnya di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 4 april 2012. Terkait penghematan energi, dalam waktu dekat akan dikeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) baru yang akan menjadi kebijakan pemerintah.

Penghematan tersebut meliputi penggunaan BBM, listrik, dan air serta seluruh hal yang berkaitan dengan energi. Sedangkan penghematan menggunakan anggaran pada kementrian/lembaga harus dilakukan dengan menunda semua belanja yang tidak diperlukan. “Kita confident bahwa pembangunan bisa di capai, inflasi bisa kita jaga dan efektif sehingga APBN-P (APBN Perubahan) sehat” kata Hatta. Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) kemarin menggelar rapat terbatas membahas UU APBN-P 2012. Rapat dihadiri antara lain oleh Hatta Rajasa, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Mentri Keuangan Agus Martowardojo, Mentri ESDM Jero Wacik, dan Mentri Perindustrian MS Hidayat.

Presiden menegaskan dengan disahkanya UU APBN-P 2012, pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan bahwa APBN-P menjadi sarana mengelola perekonomian setahun kedepan.

Kepala Negara mengatakan, menaikan harga BBM merupakan opsi terakhir jika tidak ada pilihan yang lain.

            Presiden menjelaskan bulan ini pemerintahan akan mulai bekerja secara marathon untuk mulai merumuskan kebijakan baru yang disebut sebagai “Gerakan Penghematan Nasional”. Presiden menghimbau seluruh masyarakat, dunia usaha, seluruh kementrian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah melakukan penghematan energy.

            Untuk menghindari terjadinya kenaikan BBM dan menjaga prekonomian nasional tetap sehat, presiden sedang merumuskan 5 kebijakan, ke-5 kebijakan itu adalah pengamanan APBN-P2012 bila tidak ada kenaikan BBM, meningkatkan sumber sumber pemasukan Negara baik pertambangan dan pajak. Selain itu, dirancang pula gerakan penghematan energy secara nasional, menerapkan penggunaan gas domestic, dan meningkatkan investasi

Sementara,Bank Dunia menilai belanja subsidi BBM salah sasaran karena sebagian besar dinikmati kalangan mampu. Menurut perhitungan Bank Dunia, seorang pemilik mobil di Indonesia bisa menikmati subsidi hingga Rp 1,115 juta per bulan.

Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan subsidi yang diterima pemilik sepeda motor. Per bulan, seorang pemilik sepeda motor hanya mendapatkan subsidi Rp 111.000 . Bila dihitung pertahun, sebuah mobil bisa memakan subsidi sebesar Rp 13.382.000 sementara motor hanya Rp 1.338.240.

“Seorang pemilik mobil menghabiskan 50 liter BBM bersubsidi perminggunya dan menerima subsidi Rp 1,115 juta per bulan. Ini 10 kali lebih besar dari pemilik sepeda motor yang tiap minggu hanya menghabiskan 5 liter,” tutur Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Shubham Chaudhuri saat memaparkan kajian Indonesia Economic Quarterly, di Jakarta, Kemarin. Shubham menambahkan, masyarakat msikin atau mereka yang tidak memiliki kendaraan bermotor justru memperoleh manfaat subsidi yang sangat kecil. Padahal, mereka lah yang menjadi target utama dari belanja subsidi ini.

Bank Dunia juga mengkritisi batalnya kenaikan harga BBM. Lembaga ini meyakini jika ada pengalihan belanja subsidi keinfrastruktur ataupun pendidikan maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7% atau lebih tinggi pada tahun ini. Namun, karena kenaikan BBM di tunda maka Bank Dunia mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 6,2 % menjadi 6,1 %. Selain penundaan kenaikan BBM, koreksi pertumbuhan didorong melambatnya petumbuhan di negara mitra. Bank Dunia meyakini, ekspor Indonesia masih akan tumbuh di tahun ini. Namun, melambatnya pertumbuhan di sejumlah negara mitra bakal berdampak besar terhadap volume ekspor.

Senada dengan Shubham,pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia ( UI ) hasil Nazara juga mengkritisi subsidi yang tidak tepat sasaran. “ Subsidi itu dimaksudkan untuk menolong orang. Jadi, kelompok mana yang ingin kita tolong, mereka yang punya mobil atau yang miskin? Alangkah lebih baik BBM dikurangi dan di alihkan keinfrastruktur serta perlindungan sosial,” ujarnya.

Trias Politika

John Locke, Tokoh Trias Politika)

Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.

Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang, Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga dan individu yang melanggar undang-undang.

Pada abad Pertengahan (kira-kira tahun 1000-1500 M), kekuasaan politik menjadi persengketaan antara Monarki (raja/ratu), pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Kerap kali Eropa kala itu dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan antara tiga kekuatan politik ini. Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik ini, pada tahun 1500 M mulai muncul semangat baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang bertujuan melakukan pemisahan kekuasaan.

Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau, Thomas Hobbes, merupakan contoh dari intelektual Eropa yang melakukan kaji ulang seputar bagaimana kekuasaan di suatu negara harus diberlakukan. Meski pemikiran mereka saling bertolak-belakang, tetapi tinjauan ulang mereka atas relasi kekuasaan negara cukup berharga untuk diperhatikan.

John Locke (1632-1704)

Pemikiran John Locke mengenai Trias Politika ada di dalam Magnum Opus (karya besar) dengan judul Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa fitrah dasar manusia adalah “bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri)” dan “memiliki milik (property).” Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya tersebut.

Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan individu lain, demikian tujuan negara versi Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak selalu di tangan satu orang. Menurut Locke, kekuasaan yang harus dipisah tersebut adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif.

·         Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal penting yang harus dibuat di dalam undang-undang adalah bahwa masyarakat ingin menikmati miliknya secara damai. Untuk situasi ‘damai’ tersebut perlu terbit undang-undang yang mengaturnya. Namun, bagi John Locke, masyarakat yang dimaksudkannya bukanlah masyarakat secara umum melainkan kaum bangsawan. Rakyat jelata tidak masuk ke dalam kategori stuktur masyarakat yang dibela olehnya. Perwakilan rakyat versi Locke adalah perwakilan kaum bangsawan untuk berhadapan dengan raja/ratu Inggris.

·         Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan amanat undang-undang. Dalam hal ini kekuasaan Eksekutif berada di tangan raja/ratu Inggris. Kaum bangsawan tidak melaksanakan sendiri undang-undang yang mereka buat, melainkan diserahkan ke tangan raja/ratu.

·         Federatif adalah kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain. Kekuasaan ini mirip dengan Departemen Luar Negara di masa kini. Kekuasaan ini antara lain untuk membangun liga perang, aliansi politik luar negeri, menyatakan perang dan damai, pengangkatan duta besar, dan sejenisnya. Kekuasaan ini oleh sebab alasan kepraktisan, diserahkan kepada raja/ratu Inggris, sebagai kekuasaan eksekutif.

Dari pemikiran politik John Locke dapat ditarik satu simpulan, bahwa dari 3 kekuasaan yang dipisah, 2 berada di tangan raja/ratu dan 1 berada di tangan kaum bangsawan. Pemikiran Locke ini belum sepenuhnya sesuai dengan pengertian Trias Politika di masa kini. Pemikiran Locke kemudian disempurkan oleh rekan Perancisnya, Montesquieu.

Montesquieu (1689-1755)

Montesqueieu (nama aslinya Baron Secondat de Montesquieu) mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, Spirits of the Laws, yang terbit tahun 1748.

Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut : “Dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenan dengan dengan hukum antara bangsa; dan kekuasan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil.

Dengan kekuasaan pertama, penguasa atau magistrat mengeluarkan hukum yang telah dikeluarkan. Dengan kekuasaan kedua, ia membuat damai atau perang, mengutus atau menerima duta, menetapkan keamanan umum dan mempersiapkan untuk melawan invasi. Dengan kekuasaan ketiga, ia menghukum penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individu-individu. Yang akhir ini kita sebut kekuasaan yudikatif, yang lain kekuasaan eksekutif negara.”

·         Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of Representative (Amerika Serikat), ataupun House of Common (Inggris).

·         Eksekutif adalah kekuasaaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah : Chief of state, Head of government, Party chief, Commander in chief, Chief diplomat, Dispenser of appointments, dan Chief legislators.

·         Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam daftar masalah hukum berikut : Criminal law (petty offense, misdemeanor, felonies); Civil law (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law (masalah seputan penafsiran kontitusi); Administrative law (hukum yang mengatur administrasi negara); International law (perjanjian internasional).

Indonesia bukan hanya menganut Trias Polica, pemisahan dalam tiga lembaga bahkan lebih dari tiga merujuk kembali pada UUD 1945. Indonesia sudah menganut Penta Politica, bukan sekedar Eksekutif, Legislatif, Yudikatif tetapi juga Advosari (DPA), dan Auditor (BPK), namun setelah terjadi Amanden terhadap UUD 1945, sudah tidak lagi Penta Politica karena DPA sudah dihilangkan.

Tugas Softskill ke-1

Tugas ke-1

1. Apa yang dimaksud dengan strategi pembangunan ekonomi yang meliputi:

·         Strategi Pembangunan

·         Strategi Pertumbuhan

·         Strategi Ketergantungan

·         Strategi yang Berwawasan Ruang

·         Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Ø  Strategi Pembangunan Ekonomi

Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor – faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor / variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Surono, 1993). Babarapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah :

Ø  Strategi Pertumbuhan

Di dalam pemikiran ini pertumbuhan ekonomi menjadi kriteria utama bagi pengukuran keberhasilan pembangunan. Selanjutnya dianggap bahwa dengan pertumbuhan ekonomi buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui proses merambat ke bawah (trickle down effect) atau melalui tindakan koreksi pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan. Bahkan tersirat pendapat bahwa ketimpangan atau ketidakmerataan adalah merupakan semacam prasyarat atau kondisi yang harus terjadi guna memungkinkan terciptanya pertumbuhan, yaitu melalui proses akumulasi modal oleh lapisan kaya. Strategi ini disebut strategi pertumbuhan.

Inti dari konsep strategi ini adalah :

Strategi pembangunan ekonomi suatu Negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusatkan, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle-down-effect), pendistribusian kembali.

Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

Ø  Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Keadaan sosial antara si kaya dan si miskin mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif. Alternatif baru yang muncul adalah strategi pembangunan pemerataan. Strategi ini dikemukakan oleh Ilma Aldeman dan Morris. Yang menonjol pada pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Dengan kata lain, pembangunan masih diselenggarakan atas dasar persepsi, instrumen yang ditentukan dari dan oleh mereka yang berada “diatas” (Ismid Hadad, 1980). Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang berkembang seperti pengangguran masal, kemiskinan struktural dan kepincangan sosial.

Ø  Strategi Ketergantungan

Teori ketergantungan muncul dari pertemuan ahli-ahli ekonomi Amerika Latin pada tahun 1965 di Mexico City. Menjelaskan dasar-dasar kemiskinan yang diderita oleh negara-negara sedang berkembang, khususnya negara-negra Amerika Latin. Yang menarik dari teori ketergantungan adalah munculnya istilah dualisme utara-selatan, desa-kota, corepriphery yang pada dirinya mencerminkan adanya pemikiran pembangunan yang berwawasan ruang.

Pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Konsep ini timbul dikarenakan tidak sempurnanya strategi pertumbuhan dan strategi pembangunan dengan pemerataan.

Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah :

Kemiskinan di negara–negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungandari pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional.

Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “. . . . .teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gampang sekali bagi kita untuk menumpahkan semua kesalahan pada pihak luar yang memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja . . . . . “ ( Kothari dalam Ismid Hadad, 1980 ).

Ø  Strategi yang Berwawasan Ruang

Pada argumentasi Myrdall dan Hirschman terdapat dua istilah yaitu “back-wash effects” dan “spread effects” .

“Back-wash Effects” adalah kurang maju dan kurang mampunya daerah-daerah miskin untuk membangun dengan cepat disebutkan pula oleh terdapatnya beberapa keadaan yang disebut Myrdall.

“spread effects” (pengaruh menyebar), tetapi pada umumnya spread-effects yang terjadi adalh jauh lebiih lemah dari back-wash effectsnya sehingga secara keseluruhan pembangunan daerah yang lebih kaya akan memperlambat jalnnya pembangunan di daerah miskin.

Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

Ø  Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran strategi ini adalah menaggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan dikeluarkannya dokumen: Employment, Growth, and Basic Needs : A One World Problem. ILO dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan sejenisnya.